Konservasi Alam

Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung

Menurut FAO tahun 1995, hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah segala bentuk produk dari ekstraksi dan pemanfaatan sumberdaya hutan baik tumbuhan, hewan dan jasa hutan selain kayu.
Dibandingkan dengan hasil hutan kayu, HHBK memiliki beberapa karakteristik diantaranya adalah kontinuitas produk HHBK tergantung dari kelestarian hutan; pemanenan relatif tidak merusak lingkungan; produk dapat langsung dikonsumsi; pengusahaan HHBK dapat diusahakan oleh rumah tangga; dan investasi usaha lebih kecil daripada bisnis kayu (pro poor).
HHBK dikembangkan setelah kegiatan eksploitasi hasil hutan kayu dengan segala dampaknya tidak mungkin lagi dilakukan. Perubahan orientasi pemanfaatan hasil hutan kayu  ke HHBK akan berpengaruh secara signifikan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar   hutan dan sebagai sumber devisa negara.
Keragaman komoditi HHBK yang cukup tinggi diantaranya pada hutan lindung, kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Pemanfaatan HHBK pada hutan lindung, diantaranya dapat dilakukan melalui izin pemungutan HHBK.
_________________
Beberapa ketentuan menurut PP. No. 6 Tahun 2007 terkait dengan pemungutan HHBK adalah sebagai berikut:
Pemungutan HHBK yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam appendix CITES pada hutan lindung, antara lain berupa: rotan; madu; getah; buah; jamur; atau sarang burung walet.
Pemungutan dilakukan dengan ketentuan: (a) hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alami; (b) tidak merusak lingkungan; dan (c) tidak mengurangi, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan.
Pada hutan lindung, dilarang memungut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produktifitas lestarinya; dan dilarang memungut beberapa jenis hasil hutan yang dilindungi oleh undang-undang.
Izin pemungutan (HHBK) pada areal pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan hutan lindung yang telah mendapatkan Izin pemanfaatan hutan, dapat dikeluarkan dengan komoditas yang berbeda.
Jangka waktu Izin pemungutan HHBK pada hutan lindung sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis HHBK yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
Izin pemungutan HHBK pada hutan lindung dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi Izin.
_________________
Permohonan Izin pemungutan HHBK mengacu pada PP. 38 Tahun 2007, pemberian perIzinan pemungutan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang tidak dilindungi dan tidak termasuk ke dalam Lampiran (Appendix) CITES skala provinsi diberikan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi. Sedangkan untuk skala kabupaten/kota diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
About these ads

About Noer

Salah seorang warga Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki mimpi menyaksikan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan kemajemukan masyarakat yang damai serta sejahtera ...

Diskusi

Belum ada komentar.

Silahkan Ketik Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 677 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: