Konservasi Alam

Pro Kontra Taman Nasional Kepulauan Togean

Hutan BakauPembentukan kawasan konservasi – seperti taman nasional – yang dipelihara dan dikelola dengan efektif, merupakan sendi utama dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Namun demikian, untuk mencapai pengelolaan yang efektif tidaklah mudah. Dalam kenyataannya, Taman Nasional Kepulauan Togean yang terletak di Kabupaten Tojo Unauna, keberadaannya belum sepenuhnya diterima oleh beberapa pihak di wilayah tersebut.

Hal penting yang mendasari belum diterimanya keberadaan Taman Nasional Kepulauan Togean ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional yang menetapkan Kepulauan Togean sebagai Taman Wisata Alam Laut. Sebaliknya pada empat tahun sebelumnya, kawasan ini telah ditunjuk sebagai Taman Nasional Kepulauan Togean melalui Kepmenhut No. SK.418/Menhut-II/2004.

Terhadap dua ketentuan di atas, pihak yang menolak keberadaan taman nasional berpandangan bahwa penunjukan taman nasional yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kehutanan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Pandangan pihak ini mengacu pada asas lex superior derogat legi inferiori”, artinya aturan yang urutan atau tingkatnya lebih tinggi mengesampingkan atau mengabaikan aturan yang lebih rendah.

Sebaliknya, pihak yang setuju terhadap keberadaan taman nasional berpandangan bahwa penunjukan taman nasional merupakan amanat undang-undang dan dibentuk berdasarkan kewenangan Menteri Kehutanan, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Secara mendasar memang terdapat perbedaan antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan kehutanan. Perencanaan tata ruang berorientasi pada prediksi terhadap keadaan ruang (tata ruang) yang diharapkan terbentuk pada waktu yang akan datang. Sedangkan perencanaan kehutanan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan yang merupakan penetapan terhadap kondisi eksisting kehutanan. Untuk mengharmonisasi persoalan antara penataan ruang dan kehutanan, telah diatur Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, khususnya Pasal 31. Secara rinci dinyatakan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan. Hal ini menegaskan bahwa ketentuan kehutanan dalam penataan ruang bersifat khusus. Ketentuan ini sangat penting guna mengatur dan menata aspek peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan yang terkait dengan penataan ruang yang bersifat umum, sehingga tidak terjadi dualisme pengaturan suatu aturan hukum.

Dalam konteks Kepulauan Togean, dengan mengacu pada asas lex specialist delogat legi generalis, yang bermakna bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/ mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Maka, ketentuan Pasal 31 PP. 15/2010 memberi  penguatan hukum kepada Kepmenhut No. SK.418/Menhut-II/2004 yang menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan kawasan perairan menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean. Kemudian mengacu pada asas lex posterior delogat legi priori, yang bermakna bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama. Maka, keberadaan Pasal 31 PP. No. 15 Tahun 2010  mengesampingkan/mengalahkan ketentuan Lampiran VIII Nomor Urut 324 PP. No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN yang diantaranya menetapkan Kepulauan Togean sebagai taman wisata alam laut. Terhadap masalah ini, maka perlu dilakukan review RTRWN.

Terlepas dari benar dan salahnya argumentasi masing-masing pihak, dampak dari pebedaan kedua pandangan sangat membingungkan berbagai elemen masyarakat. Agar tidak membingungkan, penyelesaian terhadap persoalan ini sebaiknya cepat dilakukan melalui musyawarah oleh semua pihak. Namun jika upaya ini tidak berhasil, pengadilan tata usaha negara merupakan solusi yang bijak guna memperoleh kepastian hukum dan untuk menghindari konflik yang lebih luas.

Dari semua hal di atas, yang pasti bahwa konflik kawasan berpeluang menumbuhkan berbagai persoalan dan hambatan dalam mencapai tujuan hutan lestari masyarakat sejahtera. Pembentukan kawasan konservasi – baik taman nasional maupun taman wisata alam –  tidak akan dapat terkelola dengan efektif, bila keberadaannya terus terbelit oleh persoalan. Dalam perspektif konservasi, pengelolaan yang tidak efektif mengakibatkan rendahnya kepedulian para pihak terhadap pelestarian hutan, sehingga laju deforestasi dan degradasi hutan tidak terkendali. Sedangkan dalam perspektif sosial-ekonomi, menyebabkan kondisi masyarakat setempat tidak terberdayakan. Singkat kata, konflik kawasan akan berdampak merugikan semua kepentingan, baik kepentingan konservasi maupun kepentingan  sosial-ekonomi.

About these ads

About Noer

Salah seorang warga Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki mimpi menyaksikan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan kemajemukan masyarakat yang damai serta sejahtera ...

Diskusi

One thought on “Pro Kontra Taman Nasional Kepulauan Togean

  1. Dan inilah indonesia, para pejabat kita mempunyai kepentingan masing2 :)

    Posted by cumilebay.com | 25 Juni 2013, 01:34

Silahkan Ketik Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 677 pengikut lainnya.

%d blogger menyukai ini: