Konservasi Alam

Menekan Laju Deforestasi

Hutan mempunyai peran penting dalam menunjang kelangsungan hidup dan kehidupan mahluk hidup, khususnya umat manusia. Hutan tidak hanya memberikan manfaat langsung (tangible use) sebagai sumber penghasil hasil hutan berupa kayu dan non kayu, tetapi hutan juga memberikan manfaat tidak langsung (intangible use) sebagai pengatur tata air, kesuburan tanah, iklim mikro, pencegah erosi dan longsor, sehingga eksistemsinya harus tetap dipertahankan melalui pengaturan fungsi hutan.

Berdasarkan Perda Nomor 2 tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) 2001 – 2011 dan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 757/Kpts-II/1999 tanggal 23 September 1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, disebutkan bahwa luas kawasan hutan Provinsi Sulawesi Tengah adalah 4.394.932 ha atau sekitar 64% dari wilayah Provinsi (6.803.300 ha). Luas wilayah ini meliputi: kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam (darat dan perairan) seluas 676.248 ha; hutan lindung seluas 1.489.923 ha; hutan produksi terbatas seluas 1.476.316 ha; hutan produksi tetap seluas 500.589 ha; hutan produksi konversi seluas 4.394.932 ha; dan areal penggunaan lain seluas 2.408.368 ha.

Disamping potensi kayu yang cukup besar, hutan Sulawesi Tengah juga banyak menyimpan flora dan fauna endemik. Satwa endemik diantaranya anoa yang mirip kerbau, babi rusa yang berbulu sedikit dan memiliki taring pada mulutnya, tarsius, monyet tonkena Sulawesi, kuskus marsupial Sulawesi yang berwarna-warni yang merupakan varitas satwa berkantung, serta burung maleo yang bertelur pada pasir yang panas. Hutan Sulawesi juga memiliki ciri tersendiri, didominasi oleh kayu agatis yang berbeda dengan Sunda Besar yang didominasi oleh pinang-pinangan (spesies rhododenron).

Potensi luas hutan beserta keanekaragaman hayati di atas dapat membawa berkah bila dalam pengelolaannya dilakukan dengan memperhatikan sifat, karakteristik dan keutamaan, serta tidak mengubah fungsi pokoknya yaitu fungsi konservasi, lindung dan produksi. Oleh karena itu dalam pengelolaan hutan perlu dijaga keseimbangan ketiga fungsi tersebut. Sebaliknya, dapat menjadi bencana bila pengelolaannya tidak dilakukan dengan bijaksana.

Kondisi hutan di Sulawesi Tengah belakangan ini memprihatinkan yang diantaranya ditandai dengan meningkatnya laju degradasi hutan dan kurang terkendalinya illegal logging. Dalam kenyataannya, diduga jumlah luas hutan sebagaimana Perda dan Kepmenhut di atas berbeda dengan jumlah luas hutan di lapangan yang semakin menyusut, karena hutan telah banyak mengalami deforestasi.

Beberapa hal yang berkontribusi terhadap terjadinya deforestasi adalah pengelolaan hutan alam dengan sistem IUPHHK (dulu bernama HPH), yang pada prakteknya lebih fokus pada kegiatan pengambilan hasil hutan berupa kayu (timber oriented), dan lebih berorientasi pada keuntungan jangka pendek (short term profit oriented) sehingga telah mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan. Lebih ironis lagi, kerusakan hutan ini terus mengalami peningkatan sejak bergulirnya era otonomi daerah, dimana kabupaten-kabupaten terus berupaya meningkatkan PAD-nya melalui pemanfaatan kayu khususnya yang berada di Areal Penggunaan Lain (APL), yang diantaranya melalui sistem IPKR (Ijin Pemanfaatan Kayu Rakyat).

Tumpang tindih perijinan antara perkebunan dengan HPH/HTI, pertambangan dengan HPH/HTI dan seterusnya, dikarenakan daerah mendorong investasi yang instan untuk mendapatkan PAD-nya. Perebutan, lebih tepatnya penyerobotan kawasan, dengan motif ekonomi terjadi. Di kawasan Suaka Marga Satwa Bangkiriang, polemik antara batas kawasan dengan perkebunan yang ditanami sawit merugikan keberadaan kawasan konservasi. Taman Hutan Raya (Tahura) Poboya-Paneki dirambah untuk penambangan emas tanpa ijin. Taman Nasional Lore Lindu dirambah oleh masyarakat untuk pemukiman dan perkebunan kakao.

Berdasarkan uraian di atas, menyangkut berbagai persoalan yang beragam dengan dinamika perubahan yang tinggi, maka pengelolaan hutan di Sulawesi Tengah perlu dilakukan secara holistic dengan dukungan berbagai cabang ilmu, sesuai dengan tipologi persoalan dan/atau potensi yang dapat dikembangkan. Dalam hal ini, disamping dukungan ilmu kehutanan, juga diperlukan dukungan ilmu hukum untuk mengelola permasalahan tindak pidana kehutanan; ilmu sosial – antropologi diperlukan untuk meningkatkan peranserta masyarakat melalui pendekatan kultur dan budaya lokal; ilmu pertanian – agribisnis diperlukan untuk mengembangkan usaha dan pemasaran hasil pertanian masyarakat lokal; bahkan ilmu agama pun diperlukan untuk melakukan penyuluhan kepada masyarakat melalui pendekatan spiritual dan keyakinan masyarakat lokal.

Disamping dukungan berbagai cabang ilmu di atas, dalam upaya penanganan kasus tindak pidana kehutanan perlu mendapat dukungan dari aparat penegak hukum dan dukungan politik dari DPRD, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta masyarakat lokal.

About Noer

Salah seorang warga Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki mimpi menyaksikan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan kemajemukan masyarakat yang damai serta sejahtera ...

Diskusi

One thought on “Menekan Laju Deforestasi

  1. Hi would you mind letting me know which web host you’re
    using? I’ve loaded your blog in 3 different internet browsers and I must say this blog loads
    a lot faster then most. Can you suggest a good hosting provider at a honest price?

    Cheers, I appreciate it!

    Posted by www.wellspromotionsltd.com | 11 April 2014, 13:01

Silahkan Ketik Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: