Konservasi Alam

Implementasi Mekanisme FPIC dalam Program REDD+ di Sulawesi Tengah (1)

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi yang menjadi percontohan program REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degredation, carbon stock enhancement and forest conservation). Program ini difasilitasi oleh UN-REDD Programme Indonesia, merupakan kerjasama antara pemerintah Indonesia (dalam hal ini kementerian kehutanan) dengan FAO, UNDP dan UNEP.

Penunjukan Sulawesi Tengah sebagai salah satu percontohan program UN-REDD+ didasari atas serangkaian kriteria seleksi: (1) masih ada deforestasi namun tutupan lahan masih relative baik; (2) kepadatan karbon yang relative tinggi; (3) dukungan politik daerah yang kuat; (4) kapasitas daerah yang cukup kuat untuk mendorong tercapainya hasil yang cepat; (5) penyebab deforestasi dapat dikenali dengan mudah; (6) REDD+ di wilayah ini dapat menghasilkan manfaat yang signifikan; (7) referensi pemerintah; (8) serta belum adanya inisiatif REDD+ lainnya di wilayah Sulawesi Tengah.

Pelaksanaan REDD+ diwadahi dalam lima bentuk kegiatan utama yaitu: mengurangi laju deforestasi, mengurangi degradasi hutan, menjaga ketersediaan karbon melalui konservasi hutan, menerapkan sustainable forest management, dan meningkatkan stock karbon hutan dengan project proponent bisa berasal dari pemerintah, sektor swasta, lembaga dan organisasi masyarakat adat atau lokal, LSM dan mitra pembangunan internasional.

Program REDD+ akan sukses bilamana mendapat dukungan dan kerjasama dari semua pihak. Dukungan yang penting terutama dari masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Kurang lebih 51,61 % wilayah Sulawesi Tengah ada di sekitar kawasan hutan, dan ada 724 desa dari 1.686 desa terletak di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Masyarakat di sekitar hutan memiliki relasi yang sulit untuk dipisahkan dengan hutan, sehingga proyek REDD+ akan berdampak langsung terhadap kehidupan sebagian besar masyarakat yang bermukim di pedesaan, terutama masyarakat adat dan masyarakat lokal.

Untuk memastikan program REDD+ menjamin pemenuhan hak masyarakat adat dan lokal, maka Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA), atau Free Prior and Informed Consent (FPIC) telah menjadi mandat kesepakatan internasional yang mewajibkan pelaksanaan program REDD+ memenuhi hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal. Masyarakat adat dan atau masyarakat lokal yang akan menerima dampak dari implementasi REDD+ diposisikan sebagai subjek utama dalam FPIC, terutama sekali yang kehidupannya tergantung pada sumberdaya hutan (forest dependent community).

FPIC adalah prinsip yang menegaskan adanya hak masyarakat adat  dan atau masyarakat lokal untuk menentukan bentuk-bentuk kegiatan apa yang mereka inginkan pada wilayah mereka, secara lebih rinci dapat dirumuskan sebagai hak masyarakat adat dan atau komunitas lokal untuk mendapatkan informasi (informed) sebelum (prior) sebuah program atau proyek pembangunan dilaksanakan dalam wilayah adat mereka, dan berdasarkan informasi tersebut, mereka secara bebas tanpa tekanan (free) menyatakan setuju (consent) atau menolak. Dengan kata lain, sebuah hak masyarakat adat dan atau masyarakat lokal untuk memutuskan jenis kegiatan pembangunan macam apa yang mereka perbolehkan untuk berlangsung dalam wilayah adat mereka.

FPIC mendapat sorotan dalam pembahasan tentang pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reducing emissions from deforestation and forest degradation). Sorotan ini mendorong pihak pelaksana untuk mendalaminya, baik pengalaman dalam pelaksanaan REDD+ maupun dalam proses lokal yang menghormati hak atas FPIC, untuk menjadi satu panduan baku dalam pelaksanaan proyek-proyek yang diharapkan dapat menghasilkan tiga keuntungan dari sisi iklim, keanekaragaman hayati dan pembangunan berkelanjutan.

Pada tanggal 12 -13 Oktober 2011, Kelompok Kerja (Pokja) REDD+ Sulawesi Tengah, Sub Pokja IV yang membidangi persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (free prior and informed consent) – pemberdayaan dan pengembangan kapasitas daerah dan masyarakat, menyusun draft Panduan Pelaksanaan FPIC. Kemudian, pada tanggal berikutnya, 14 Oktober 2011, diadakan pembobotan oleh perwakilan dari setiap Sub Pokja REDD+ Sulawesi Tengah.

Panduan FPIC ini merupakan langkah awal yang akan dikonsultasikan di tingkat tapak, dan akan dilakukan revisi kembali setelah memperoleh pengalaman dari hasil konsultasi panduan ini di site projek UN-REDD di 5 Kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. Sehingga, menghasilkan panduan baku yang siap digunakan dalan implementasi proyek REDD+ di Sulawesi Tengah.

Tujuan penyusunan panduan adalah agar pelaksanaan FPIC yang dilakukan oleh Pokja dan pendamping sesuai dengan prinsip-prinsip FPIC, sehingga dapat memenuhi hak dan menjamin bahwa pelaksanaan REDD+ di Sulawesi Tengah memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat adat dan atau masyarakat lokal.

Penyusunan panduan FPIC ini merupakan proses yang cukup panjang, dimana sebelumnya telah dilakukan penyiapan melalui kegiatan-kegiatan antara lain:

(1) Pengembangan kapasitas mengenai persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan atau free, prior and Informed Consent (FPIC) bagi Pokja REDD+ Sulawesi Tengah. Kegiatan ini bertujuan menghimpun masukan-masukan demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pembahsan FPIC dan pembentukan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

(2) Penyusunan alur dan tata kerja FPIC melalui proses pemangku kepentingan multipihak. Kegiatan ini dihadiri oleh Tim Sekretariat Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, SKPD, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat adat Sulawesi Tengah. Tujuan kegiatan ini adalah: (1) meningkatkan pemahaman FPIC; (2) meningkatkan peranan dan keterlibatan FPIC dalam rencana pelaksanaan suatu kegiatan; (3) menetapkan batasan-batasan FPIC dalam pelaksanaan kegiatan REDD+.

(3) Penentuan perwakilan masyarakat adat dan masyarakat local dalam Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah. Peserta kegiatan berasal dari unsur masyarakat adat dan masyarakat local Sulawesi Tengah, Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Programme Management Unit (PMU) UN-REDD Program Indonesia. Tujuan utamanya adalah : (1) membahas peranan FPICC dalam perencanaan suatu kegiatan; (2) pelibatan masyarakat adat dan masyarakat local dalam kegiatan REDD+; (3) menetapkan wakil masyarakat adat dan masyarakat local dalam keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah. Hasil dari kegiatan ini adalah terpilihnya 4 orang sebagai perwakilan mayarakat adat dan masyarakat local Sulawesi Tengah di keanggotaan Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah.

(4) Lokalatih Penyusunan Mekanisme dan Panduan FPIC. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 – 23 Juli 2011 dan dihadiri oleh sekretariat Pokja REDD+ Provinsi Sulawesi Tengah dan semua anggota Pokja Bidang IV (bidang FPIC, pemberdayaan dan pengembangan kapasitas daerah dan masyarakat).

About Noer

Salah seorang warga Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki mimpi menyaksikan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan kemajemukan masyarakat yang damai serta sejahtera ...

Diskusi

Belum ada komentar.

Silahkan Ketik Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: