Konservasi Alam

Sejarah KPH Model Dampelas Tinombo

Pembangunan KPH model mengawali pembangunan KPH di seluruh Indonesia, diantaranya di Provinsi Sulawesi Tengah. KPH model yang dibentuk di Provinsi Sulawesi Tengah adalah KPH Dampelas Tinombo dengan luas kawasan hutan 100.912 Ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Berdasarkan fungsi kawasan hutan, KPH Dampelas-Tinombo terdiri atas kawasan hutan lindung seluas ±  21.017 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ±  69.651 ha, dan kawasan hutan produksi tetap seluas ±  10.244 ha.

Pembangunan KPH Model merupakan bentuk awal organisasi KPH sesuai dengan tipologi wilayah setempat, yang secara bertahap didorong untuk berkembang sesuai dengan siklus pertumbuhan organisasi. Dengan demikian KPH Model sebagai strategi pendekatan bertahap pembentukan kelembagaan KPH, ditempatkan sebagai wujud awal dari KPH yang secara bertahap dikembangkan menuju situasi dan kondisi aktual KPH di tingkat tapak, yang diindikasikan antara lain oleh suatu kemampuan menyerap tenaga kerja (antara lain personel organisasi KPH), investasi, memproduksi barang dan jasa kehutanan yang melembaga dalam system pengelolaan hutan secara lestari dan efisien.

Kronologis pembentukan KPH Dampelas Tinombo diawali dengan penyusunan rancang bangun KPH Model Dampelas Tinombo seluas 103.208,66 Ha dengan luasan dominan fungsi Hutan Produksi (74.747,13 Ha) atau 74 % dari luas keseluruhan. Dalam rancang bangun, secara administrasi KPH Model Dampelas Tinombo berada di lintas Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong. Kemudian rancang bangun KPH Model Dampelas Tinombo diperlukan penyesuaian seperti batas wilayah yang belum seluruhnya mengikuti batas-batas alam. Berdasarkan rancang bangun yang sudah disusun, maka Gubernur mengusulkan arahan pencadangan KPH kepada Menteri Kehutanan.

Berdasarkan arahan pencadangan dari Menteri Kehutanan dilaksanakan konsultasi publik di daerah dengan mengundang seluruh stakeholder yang terkait dan SKPD yang menangani bidang kehutanan di kabupaten/kota. Setelah memperoleh masukan dalam konsultasi publik, maka oleh Gubernur diusulkan untuk memperoleh Keputusan Penetapan dari Menteri Kehutanan.

Apresiasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2007 jo PP Nomor 3 Tahun 2008  adalah dengan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yaitu UPTD-KPH Model Dampelas Tinombo melalui Peraturan Gubernur No. 05 Tahun 2009 Tanggal 31 Maret 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk memperoleh kepastian hukum tentang wilayah kelola UPT KPH yang telah dibentuk, maka Gubernur segera menindaklanjuti dengan usulan penetapan wilayah kelola KPH. Berdasarkan usulan Gubernur, maka ditetapkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 792/Menhut-II/2009 tanggal 7 Desember 2009, tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Kesatuan Hutan Produksi (KPHP) Model Dampelas-Tinombo.

About Noer

Salah seorang warga Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki mimpi menyaksikan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan kemajemukan masyarakat yang damai serta sejahtera ...

Diskusi

Belum ada komentar.

Silahkan Ketik Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: