Konservasi Alam

Menyelenggarakan Keadilan Rimba?

Hutan merupakan barang publik, sehingga setiap orang mempunyai hak untuk menerima manfaat dan kewajiban untuk mempertahankan eksistensinya.

Kawasan hutan tidak berada pada ruang yang hampa, tanpa ada sesuatu apa pun di sekitarnya. Kenyataannya, tidak sedikit desa-desa yang berada di sekitar kawasan hutan dengan kondisi masyarakatnya yang berada di bawah garis kemiskinan. Pada areal Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Model Dampelas Tinombo saja, terdapat 52 desa yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan yang berada di bawah kewenangan unit kelola ini. Sementara itu, keadaan penduduk di 52 desa yang berbatasan langsung dengan areal KPH secara dominan memiliki pekerjaan sebagai petani (termasuk petani penggarap). Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketergantungan sebagian besar masyarakat terhadap sumberdaya lahan dan hutan tergolong tinggi. Dalam kondisi seperti ini, terjadinya tumpang tindih penggunaan lahan menjadi lumrah terjadi. Karena ini juga, tidak jarang terjadi konflik antara pemerintah dengan masyarakat yang masing-masing memiliki kepentingan.

Untuk mengantisipasi berkembangnya potensi konflik maka diupayakan adanya kegiatan yang dapat mengakomodir dua kepentingan yaitu kepentingan pemerintah dan masyarakat melalui skema pemberdayaan masyarakat sekitar hutan. Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan wajib dilakukan dalam rangka pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan berkeadilan. Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan yang telah memiliki payung hukum, meliputi skema Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Ketiga kegiatan ini merupakan upaya pemanfaatan sumber daya hutan secara optimal dan berkeadilan.

Hutan desa adalah hutan Negara yang belum dibebani izin/hak, yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Sedangkan hutan kemasyarakatan adalah hutan negara yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat.

Hutan desa dapat diberikan pada hutan lindung dan hutan produksi melalui pemberian hak pengelolaan kepada lembaga desa. Hak pengelolaan hutan desa tersebut meliputi kegiatan tata areal, penyusunan rencana pengelolaan areal, pemanfaatan hutan serta rehabilitasi dan perlindungan hutan. Pada hutan lindung, pemanfatan hutan desa meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan pada hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Untuk itu, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar sesuai kewenangannya. Sementara kepala KPH (atau pejabat yang ditunjuk) bersama-sama dengan lembaga desa sebagai pengelola hutan desa menyusun rencana pengelolaan hutan desa sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutannya.

Hutan kemasyarakatan dapat diberikan pada (1) hutan konservasi, kecuali cagar alam, dan zona inti taman nasional; (2) hutan lindung; atau (3) hutan produksi. Pemberdayaan masyarakat setempat melalui skema hutan kemasyarakatan tersebut dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan. Izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan yang berada pada hutan lindung, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Pada hutan produksi, meliputi kegiatan pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, dan pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemberdayaan masyarakat setempat juga dapat dilaksanakan melalui skema hutan tanaman rakyat (HTR) yaitu hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian  sumber daya hutan.

About Noer

Salah seorang warga Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki mimpi menyaksikan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan kemajemukan masyarakat yang damai serta sejahtera ...

Diskusi

2 thoughts on “Menyelenggarakan Keadilan Rimba?

  1. Interaksi masyarakat sekitar hutan dengan lingkungannya membentuk kesatuan ekosistem yang khas ya pak. Trimakasih postingannya sangat membantu mempelajari dinamika konflik kepentingan tsb. Salam

    Posted by prih | 28 Maret 2012, 08:28

Silahkan Ketik Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: