Konservasi Alam

Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan di KPH

KPHPengelolaan hutan di Indonesia telah berlangsung lama – lebih dari 5 dekade, dan memiliki orientasi yang berbeda-beda. Pada fase awal, hutan dijadikan sebagai andalan utama penghasil devisa negara. Pada fase selanjutnya, orientasi pemanfaatan hutan mulai memperhatikan unsur kelestarian dengan tetap menjadikan hasil hutan sebagai penghasil devisa. Saat ini, orientasi pengelolaan hutan lebih mengutamakan aspek konservasi, dengan mengutamakan eksistensi masyarakat di sekitar hutan agar kelestarian hutan terjaga dan kesejahteraan masyarakatdapat terwujud.

Namun demikian, fakta di lapangan menujukkan bahwa kerusakan hutan terus terjadi, baik disebabkan oleh perubahan fungsi hutan, kebakaran hutan, serta kerusakan yang ditimbulkan oleh aktifitas pemanfaatan hasil hutan secara illegal dan tidak terkendali. Berdasarkan data dan hasil analisis Kementerian Kehutanan, pada periode 1985 – 1997 telah terjadi laju deforestasi di Indonesia seluas 1,8 juta ha/tahun, lalu meningkat pada periode 1997 – 2000 sebesar 2,8 juta ha/tahun, dan menurun kembali pada periode 2000 – 2005 sebesar 1,08 juta ha/tahun (Kemenhut, 2011). Beberapa sumber juga menyatakan bahwa penyebab kerusakan hutan lain yang lebih mendasar adalah belum adanya institusi pengelola hutan di tingkat tapak dalam bentuk unit-unit pengelolaan hutan pada sebagian besar kawasan hutan produksi dan hutan lindung, khususnya diluar Jawa.

Setelah beberapa dekade pengelolaan hutan belum mampu menuntaskan permasalahan kerusakan hutan, urgensi pembentukanwilayah pengelolaan hutanpada tingkat unit pengelolaan di tingkat tapak berupa Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) menemukan momentum untukdimulai.Komitmen pembangunan KPH ini juga didorong oleh kenyataan situasilemahnya pengelolaan kawasan hutan negara di lapangan yang secara de facto open accessdan secara jelas menjadi penyebab berbagai kelemahan dan kegagalan pelaksanaan program pembangunan kehutanan.

KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari. Dalam mengimplementasikan sistem ini, seluruh kawasan hutan akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP), dimana dalam satu wilayah KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya berdasarkan fungsi hutan yang luasnya dominan.

Implementasi sistem KPH dapat berperan secara strategis dalam optimalisasi akses masyarakat terhadap hutan serta merupakan salah satu jalan bagi resolusi konflik dan prakondisi penyiapan implementasi REDD+ (Sriyono dan Ali Djajono, 2010). Keberadaan KPH di tingkat lapangan yang dekat masyarakat, akan memudahkan pemahaman permasalahan riil di tingkat lapangan, untuk sekaligus memposisikan perannya dalam penetapan bentuk akses yang tepat bagi masyarakat serta saran solusi konflik. Keberadaan KPH juga mempunyai nilai strategis bagi kepentingan nasional, antara lain mendukung komitmen pemerintah untuk menurunkan emisi karbon sebesar 26% pada tahun 2020 (dimana 14% adalah sumbangan sektor kehutanan), karena implementasi sistem KPH dapat mempercepat tercapainya pengelolaan hutan secara lestari (PHL) pada kawasan hutan produksi dan hutan lindung. Pencapaian PHL tersebut dapat meningkatkan kemampuan hutan menyerap karbon yang sejalan dengan upaya-upaya mitigasi perubahan iklim.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan hutan, KPH melaksanakan kegiatan tata hutan dan rencana pengelolaan; pemanfaatan hutan; penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi hutan dan reklamasi; perlindungan hutan dan konservasi alam, sebagaimana di bawah ini.

Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan

Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Kegiatan tata hutandi KPH terdiri dari tata batas, inventarisasi hutan, pembagian ke dalam blok atau zona, pembagian petak dan anak petak, dan pemetaan. Hasil kegiatantata hutan berupa penataan hutan yang disusundalam bentuk buku dan peta penataan KPH

Kegiatan tata hutan dilaksanakan diawali dengan kegiatan inventarisasi hutan. Atas dasar hasil inventarisasi hutan tersebut, pengelola KPH membuat rancangan pembagian blok dan petak yang selajutnya diikuti dengan penataan batas pada blok dan petak tersebut. Batas wilayah kelola KPH, dan hasil penataan batas tersebut dituangkan pada peta tata hutan.

Berdasarkan hasil kegiatan tata hutan di atas, Kepala KPH menyusun rencana pengelolaan hutan, dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan. Rencana pengelolaan terdiri dari rencana jangka panjang dan rencana jangka pendek. Rencana pengelolaan hutan jangka panjang disusun oleh Kepala KPH, memuat unsur-unsur: (a) tujuan yang akan dicapai KPH; (b) kondisi yang dihadapi; dan (c) strategi serta kelayakan pengembangan pengelolaan hutan.

Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang. Penyusunan rencana pengelolaan hutan jangka panjang maupun jangka pendek dilaksanakan dengan melibatkan para pelaksana pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan serta memperhatikan rencana karya/kerja yang telah ada sesuai dengan peraturan perundangan.

Pemanfaatan Hutan

Penyelenggaraan pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat. Secara umum, pemanfaatan hutan dapat diselenggarakan melalui kegiatan: (a) pemanfaatan kawasan; (b) pemanfaatan jasa lingkungan; (c) pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan/atau (d) pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu.

Pemanfaatan hutan pada KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi Hutan Lindung (HL), hanya dapat dilakukan kegiatan berupa: (a) pemanfaatan kawasan; (b) pemanfaatan jasa lingkungan; dan/atau (c) pemungutan hasil hutan bukan kayu. Sedangkan untuk pemanfaatan hutan pada KPHL dan KPHP yang kawasan hutannya berfungsi Hutan Produksi (HP) dapat dilakukan semua jenis kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana ketentuan secara umum di atas. Sebagai legalitas dari kegiatan-kegiatan pemanfaatan hutan ini, pelaku wajib disertai izin pemanfaatan hutan yang diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian, dalam hal izin pemanfaatan hutan di wilayah KPHL dan KPHP telah hapus atau berakhir, Kepala KPH bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan hutan di bekas areal kerja yang bersangkutan.

Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin pemanfaatan hutan di wilayah KPH-nya. Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi ini wajib dilaporkan setiap tiga bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota. Karena ini pula, maka permohonan dan/atau perpanjangan izin pemanfaatan hutan dalam wilayah KPHL dan KPHP, yang pemberian rekomendasinya oleh dinas yang menangani urusan kehutanan Provinsi atau Kabupaten/Kota harus mempertimbangkan rencana pengelolaan hutan yang telah disusun oleh KPHL dan KPHP.

Pemanfaatan wilayah tertentu oleh KPHL dan KPHP dilakukan melalui penugasan oleh Menteri Kehutanan. Bentuk pemanfaatan wilayah tertentu adalah melaksanakan pemanfaatan hutan yang didalamnya termasuk kegiatan penjualan tegakan. KPHL dan KPHP yang dapat melakukan aktifitas pemanfaatan wilayah tertentu adalah Organisasi KPHL dan KPHP yang telah menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum.

Penggunaan Kawasan Hutan

Penggunaan kawasan hutan merupakan penggunaan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan tanpa mengubah status dan fungsi pokok kawasan hutan. Kepala KPHL dan KPHP wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan izin penggunaan kawasan hutan di wilayah KPH-nya. Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi wajib dilaporkan setiap tiga bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Rehabilitasi Hutan dan Reklamasi

Rehabilitasi hutan dan lahan adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Sedangkan, reklamasi hutan adalah usaha untuk memperbaiki atau memulihkan kembali lahan dan vegetasi hutan yang rusak agar dapat berfungsi secara optimal sesuai dengan peruntukannya.

Rehabilitasi hutan di wilayah KPH diselenggarakan oleh KPH, yang dilaksanakan melalui kegiatan reboisasi, pemeliharaan tanaman, pengayaan tanaman, dan penerapan teknik konservasi tanah. Pada wilayah KPH yang telah dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaan rehabilitasinya dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan. Sedangkan pada wilayah KPH yang wilayahnya tidak dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh KPH. Agar pelaksanaan kegiatan rehabilitasi sesuai ketentuan, Kepala KPH wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan rehabilitasi hutan di wilayah KPH-nya. Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi wajib dilaporkan setiap tiga bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Reklamasi hutan dilakukan pada lahan dan vegetasi hutan di kawasan hutan yang telah mengalami perubahan permukaan tanah dan perubahan penutupan tanah. Reklamasi hutan dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab pemegang izin penggunaan kawasan hutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pemegang izin penggunaan kawasan hutan telah melaksanakan reklamasi hutan, maka Kepala KPH bertanggung jawab atas pengamanan dan perlindungan atas reklamasi hutan yang bersangkutan. Kepala KPH wajib melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan reklamasi hutan di wilayah KPH-nya. Hasil pembinaan, pemantauan dan evaluasi wajib dilaporkan setiap tiga bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.

Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam

Penyelenggaraan perlindungan hutan bertujuan untuk menjaga hutan, hasil hutan, kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan lestari. Adapun prinsip-prinsip perlindungan hutan meliputi: (1)   mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan, yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit; dan (2)   mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Perlindungan hutan di wilayah KPH diselenggarakan oleh KPH. Perlindungan hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang wilayahnya telah dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh pemegang izin/hak yang bersangkutan. Sedangkan perlindungan hutan pada wilayah KPHL dan KPHP yang wilayahnya tidak dibebani izin/hak pemanfaatan hutan kepada pihak ketiga, pelaksanaannya dilakukan oleh KPHL dan KPHP. Beberapa upaya perlindungan hutan meliputi:

  1. mengamankan areal kerjanya yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan termasuk tumbuhan dan satwa;
  2. mencegah kerusakan hutan dari perbuatan manusia dan ternak, kebakaran hutan, hama dan penyakit serta daya-daya alam;
  3. mengambil tindakan pertama yang diperlukan terhadap adanya gangguan keamanan hutan di areal kerjanya;
  4. melaporkan setiap adanya kejadian pelanggaran hukum di areal kerjanya kepada instansi kehutanan yang terdekat;
  5. menyediakan sarana dan prasarana, serta tenaga pengamanan hutan yang sesuai dengan kebutuhan.

About Noer

Salah seorang warga Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki mimpi menyaksikan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan kemajemukan masyarakat yang damai serta sejahtera ...

Diskusi

One thought on “Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan di KPH

  1. Sebenarnya terdapat permasalahan pada masyarakat yang menyewa lahan pada hutan yang disewakan oleh KPH di daerah saya mas Noer. KPH menginginkan menanam pohon rindang pada lahan dan apabila sudah besar maka otomatis hutan tidak dapat ditanami oleh masyarakat karena hutan menjadi teduh. Gimana, mas noer….ada solusi nggak buat masyarakat hutan di daerah saya itu…?

    Posted by Amin | 4 Mei 2014, 04:19

Silahkan Ketik Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: