Konservasi Alam

KPH di Provinsi Sulawesi Tengah

KPH SultengPembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah menjadi komitmen pemerintah dan para pihak, yang diarahkan melalui PP. No. 6 Tahun 2007 jo. PP. No. 3 Tahun 2008, yang dikawal pelaksanaannya melalui penetapan prioritas pembangunan kehutanan dengan mengedepankan pembangunan KPH, yang bertujuan menyelamatkan fungsi publik hutan dan menjadi basis pengelolaan hutan lestari.

KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dikelola secara efisien dan lestari. Dalam mengimplementasikan sistem ini, seluruh kawasan hutan akan terbagi dalam wilayah-wilayah KPH, serta akan menjadi bagian dari penguatan sistem pengurusan hutan nasional, provinsi, kabupaten/kota. KPH meliputi KPH Konservasi (KPHK), KPH Lindung (KPHL), KPH Produksi (KPHP), dimana dalam satu wilayah KPH, dapat terdiri lebih dari satu fungsi pokok hutan, dan penamaannya berdasarkan fungsi hutan yang luasnya dominan.

Pembangunan KPH di Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai arahan pengelolaan sebagaimana Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 79/Menhut-II/2010, wilayah KPH di Provinsi Sulawesi Tengah seluas ± 3.199.08 ha, yang terdiri dari 21 unit KPH, meliputi KPHL sebanyak 5 unit seluas ± 717.427 ha, dan KPHP sebanyak 16 unit seluas ± 2.481.659 ha.

Sampai Bulan Oktober 2014, perkembangan pembangunan KPH di atas terlihat dari telah terbentuknya delapan oganisasi KPH yang merupakan institusi pengelola dari sembilan unit KPH, yang mana terdapat satu organisasi KPH yang mengelola dua unit KPH. Organisasi ini berupa Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) baik tingkat provinsi maupun kabupaten. Berikut delapan unit KPH di Provinsi Sulawesi Tengah yang telah terbentuk organisasi pengelolanya.

  1. KPHP Dampelas Tinombo (Unit V) dengan luas kawasan hutan 100.912 Ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, ditetapkan pada tangal 7 Desember 2009.
  2. KPHP Rano Patanu (Unit XI) dengan luas kawasan hutan 137.430 Ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Poso, ditetapkan pada tangal 7 November 2011.
  3. KPHP Dolago Tanggunung (Unit VI & IX) dengan luas kawasan hutan 144.350 Ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Parigi Moutong, ditetapkan pada tangal 26 Desember 2012.
  4. KPHP Pogogul (Unit I) dengan luas kawasan hutan 533 Ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Buol, ditetapkan pada tangal 26 Desember 2012.
  5. KPHP Balantak (Unit XX) dengan luas kawasan hutan 117.400 Ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Banggai, ditetapkan pada tangal 26 Desember 2012.
  6. KPHP Toili Baturube (Unit XIX) dengan luas kawasan hutan 276.636 Ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali Utara, ditetapkan pada tangal 27 Des 2013.
  7. KPHP Tojo Unauna (Unit XVII) dengan luas kawasan hutan 112.492 Ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Tojo Unauna, ditetapkan pada tangal 27 Des 2013.
  8. KPHP Banawa Lalundu (Unit VII) dengan luas kawasan hutan 132 Ha, yang terdapat dalam wilayah Kabupaten Poso, ditetapkan pada tangal 8 Agustus 2014.

Sedangkan secara keseluruhan KPH di Provinsi Sulawesi Tengah berdasakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 79/Menhut-II/2010, sebagai berikut:

  1. KPHL Unit III berada di Kabupaten Parigi Moutong, seluas ± 140.297 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 93.154 ha dan kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 47.144 ha.
  2. KPHL Unit VI berada di lintas Kabupaten Parigi Motong, Donggala dan Sigi, seluas ±  71.740 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 40.143 ha, dan kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 31.597 ha.
  3. KPHL Unit VIII berada di lintas Kabupaten Donggala dan Sigi, seluas ± 220.170 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 116.417 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 100.945 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 2.808ha.
  4. KPHL Unit X berada di Kabupaten Poso, seluas ± 99.960 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 64.427 ha, dan kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 35.533 ha.
  5. KPHL Unit XIII berada di lintas Kabupaten Poso dan Morowali, seluas ± 185.289 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 127.196 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 13.265 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 44.798 ha.
  6. KPHP Unit I berada di lintas Kabupaten Buol dan Tolitoli, seluas ± 199.534 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 44.257 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 101.268 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 54.008 ha.
  7. KPHP Unit II berada di lintas Kabupaten Buol, Tolitoli dan Parigi Moutong, seluas ± 167.983 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 44.097 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 85.476 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 38.410 ha.
  8. KPHP Unit IV berada di lintas Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala, seluas ± 112.527 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 21.211 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 81.055 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 10.262 ha.
  9. KPHP Unit V berada di lintas Kabupaten Parigi Moutong dan Donggala, seluas ± 118.068 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 50.312 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 66.766 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 991 ha.
  10. KPHP Unit VII berada di lintas Kabupaten Sigi dan Poso, seluas ± 117.272 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 42.323 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 67.826 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 7.123 ha.
  11. KPHP Unit IX berada di Kabupaten Parigi Moutong dan Sigi, seluas ± 72.609 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 27.651 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 25.951 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 19.008 ha.
  12. KPHP Unit XI berada di Kabupaten Poso, seluas ± 137.430 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 46.341 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 62.349 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 28.740 ha.
  13. KPHP Unit XII berada di lintas Kabupaten Poso, Morowali dan Tojo Unauna, seluas ± 90.779 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 16.779 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 69.624 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 4.377 ha.
  14. KPHP Unit XIV berada di Kabupaten Morowali, seluas ± 213.664 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 95.233 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 93.395 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 25.037 ha.
  15. KPHP Unit XV berada di Kabupaten Morowali, seluas ± 164.815 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 78.208 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 31.181 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 55.427 ha.
  16. KPHP Unit XVI berada di lintas Kabupaten Morowali dan Tojo Unauna, seluas ± 204.522 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 101.772 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 62.963 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 39.787 ha.
  17. KPHP Unit XVII berada di lintas Kabupaten Tojo Unauna, Morowali dan Banggai, seluas ± 191.376 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 63.673 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 118.313 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 9.390 ha.
  18. KPHP Unit XVIII berada di Banggai, seluas ± 177.333 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 50.978 ha, dan kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 126.355 ha.
  19. KPHP Unit XIX berada di Kabupaten Banggai, seluas ± 280.293 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 134.699 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 89.539 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 56.055 ha.
  20. KPHP Unit XX berada di Kabupaten Banggai, seluas ± 117.403 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 30.418 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 58.936 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 28.049 ha.
  21. KPHP Unit XXI berada di Kabupaten Banggai Kepulauan, seluas ± 116.049 ha, meliputi kawasan hutan lindung seluas ± 33.077 ha, kawasan hutan produksi terbatas seluas ± 46.516 ha, dan kawasan hutan produksi seluas ± 36.456 ha.

About Noer

Salah seorang warga Kota Palu - Provinsi Sulawesi Tengah. Memiliki mimpi menyaksikan terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati, dan kemajemukan masyarakat yang damai serta sejahtera ...

Diskusi

4 thoughts on “KPH di Provinsi Sulawesi Tengah

  1. Pemilahan fungsi HP dan HL nya sangat jelas ya Pak Noer, semoga semakin lestari hutan alam Nusantara

    Posted by prih | 23 November 2014, 16:09
  2. Saya tidak begitu mengerti isi artikel ini, tapi hal yang bisa saya tanggap adalah KPH memberikan jalan lurus dan solid untuk perkembangan kawasan hutan. Semoga seperti itu gambarannya😀

    ngomong2, saya mampir lagi nih Kang Noer setelah lama menghilang🙂

    Posted by Fier | 14 November 2014, 19:26
  3. Dengan jelasnya KPH setiap hutan, pengelolaan jadi semakin optimal ya Pak.

    Posted by ysalma | 7 November 2014, 16:24

Silahkan Ketik Komentar Anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: