Tahapan Usulan Permohonan Kemitraan Kehutanan di Wilayah KPH

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Tugas dan fungsi Organisasi KPH  sbb: (1) Melaksanakan pengelolaan hutan, meliputi: Tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; Pemanfaatan hutan; Penggunaan kawasan hutan; Rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan Perlindungan hutan serta konservasi alam; (2) Menjabarkan …

Sulteng Percepat Perhutanan Sosial

Membangun sinergi untuk percepatan reforma agraria dan perhutanan sosial menuju kemandirian dan kesejahteraan masyarakat desa di Sulawesi Tengah, merupakan judul sekaligus tema kegiatan seminar dan lokakarya yang diselenggarakan oleh kelompok kerja Percepatan Perhutanan Sosial Provinsi Sulawesi Tengah di SwissBell Hotel Palu pada 30 Maret 2017. Dalam sambutannya Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan …

KPH di Provinsi Sulawesi Tengah

Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) telah menjadi komitmen pemerintah dan para pihak, yang diarahkan melalui PP. No. 6 Tahun 2007 jo. PP. No. 3 Tahun 2008, yang dikawal pelaksanaannya melalui penetapan prioritas pembangunan kehutanan dengan mengedepankan pembangunan KPH, yang bertujuan menyelamatkan fungsi publik hutan dan menjadi basis pengelolaan hutan lestari. KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan …

Penyelenggaraan Pengelolaan Hutan di KPH

Pengelolaan hutan di Indonesia telah berlangsung lama – lebih dari 5 dekade, dan memiliki orientasi yang berbeda-beda. Pada fase awal, hutan dijadikan sebagai andalan utama penghasil devisa negara. Pada fase selanjutnya, orientasi pemanfaatan hutan mulai memperhatikan unsur kelestarian dengan tetap menjadikan hasil hutan sebagai penghasil devisa. Saat ini, orientasi pengelolaan hutan lebih mengutamakan aspek konservasi, …

Menuju Pencapaian Pengelolaan Hutan Secara Lestari di Provinsi Sulawesi Tengah

Situasi pengelolaan kawasan hutan negara di lapangan yang secara de facto open access  menjadi penyebab berbagai kelemahan dan kegagalan pelaksanaan program pembangunan kehutanan. Kenyataan ini mendorong komitmen para pihak untuk memulai membentuk institusi pengelola hutan di tingkat tapak dalam bentuk unit-unit Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). KPH merupakan wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang …