Perizinan Hutan Tanaman Rakyat Tidak Dipungut Biaya

Prof. DR. Ir. San Afri Awang, MSc, Staf Khusus Menteri Kehutanan Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa permohonan  Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) tidak dipungut biaya alias gratis. Prof. DR. Ir. San Afri Awang, MSc juga meminta untuk diberikan laporan, jika ada praktek pemungutan biaya dalam proses pengurusan. Pernyataan ini disampaikan dalam acara diskusi panel yang diselenggaakan oleh Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) Provinsi Sulawesi Tengah, di Gedung Kasiromu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 19 Oktober 2011.

Pernyataan salah seorang Staf Khusus Menteri Kehutanan ini merupakan kabar yang menggembirakan, mengingat Provinsi Sulawesi Tengah memiliki pencadangan areal Hutan Tanaman Rakyat (HTR) seluas  23.375 Ha, dengan rincian luas pencadangan areal sebagai berikut:

1. Kabupaten Tojo Unauna, seluas 5.585 Ha, berdasarkan SK. 403/Menhut-II/2009 tanggal 6 Juli 2009;
2. Kabupaten Parigi Moutong, seluas 10.445 Ha, berdasarkan SK. 456/Menhut-II/2009 tanggal 4 Agustus 2009;
3. Kabupaten Banggai Kepulauan, seluas 3.575 Ha, berdasarkan SK. 51/Menhut-II/2010 tanggal 15 Januari 2010;
4. Kabupaten Banggai, seluas 665 Ha, berdasarkan SK. 132/Menhut-II/2010, tanggal 24 Maret 2010;
5. Kabupaten Tolitoli, seluas 3.105 Ha, berdasarkan SK. 133/Menhut-II/2010 tanggal 24 Maret 2010.

Hutan Tanaman Rakyat (HTR) adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh perorangan atau koperasi untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan.

Kebijakan pembangunan Hutan Tanaman Rakyat pada intinya adalah memberikan peluang kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan hutan tanaman, atas : (1) Akses legal, yang diwujudkan dalam pemberaian Surat Keputusan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR) yang diberikan oleh Bupati/Walikota atas nama Menteri Kehutanan; (2) Akses ke lembaga keuangan, yang diwujudkan dalam bentuk pemberian pinjaman dana bergulir yang difasilitasi oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Tanaman (Pusat P2H); (3) Akses ke pasar, yang diwujudkan dalam bentuk penetapan harga dasar penjualan kayu atau penetapan mekanisme harga dasar kayu oleh Menteri Kehutanan untuk menjaga stabilitas harga kayu hasil hutan tanaman rakyat.

Pembangunan Hutan Tanaman Rakyat dapat dilaksanakan melalui pola: (1) Pola Mandiri: HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR; (2) Pola Kemitraan: HTR yang dibangun oleh Kepala Keluarga pemegang IUPHHK-HTR bekerjasama dengan mitra berdasarkan kesepakatan bersama dengan difasilitasi oleh Pemerintah agar terselenggara kemitraan yang menguntungkan kedua pihak; (3) Pola Developer: HTR yang dibangun oleh Badan Usaha Milik Negara atau Swasta dan selanjutnya diserahkan oleh Pemerintah kepada Kepala Keluarga pemohon IUPHHK-HTR  dan biaya pembangunannya menjadi tanggung jawab  pemegang IUPHHK-HTR dan dikembalikan secara mengangsur sejak Surat Keputusan IUPHHK-HTR diterbitkan.

Yang dapat memperoleh IUIPHHK-HTR adalah: (1) Perorangan; (2) Koperasi (skala usaha mikro, kecil, menengah, dan dibangun oleh masyarakat yang tinggal didalam atau disekitar hutan).

Luas areal HTR paling luas 15 (lima belas) ha untuk setiap kepala keluarga pemohon atau bagi koperasi luasnya disesuaikan dengan kemampuan usahanya. Sedangkan IUPHHK-HTR diberikan untuk jangka waktu 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun.

Untuk pembiayaan, pembangunan HTR dapat dibiayai melalui Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Pembiayaan Pembangunan Hutan (BP2H). Dengan tata cara dan persyaratan permohonan pinjaman dana untuk pembangunan HTR mengikuti ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya program pembangunan Hutan Tanaman Rakyat yang membuka akses kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan produksi, diharapkan dapat mengurangi konflik lahan kehutanan dengan masyarakat sekitar hutan, mengurangi kemiskinan, memperbaiki kualitas lingkungan, dan menunjang pertumbuhan ekonomi.